PENGEMBANGAN PESISIR KOTA AMBON BERBASIS WATER FRONT CITY

PENGEMBANGAN PESISIR KOTA AMBON BERBASIS WATER FRONT CITY

Letarius Erwin Layan¹

Abstract

Rencana Strategis Kota Ambon 2006 – 2013, diarahkan menuju pada Pengembangan kawasan pesisir atau Pengembangan Ambon Water Front City (WFC). Kebijakan jangka menengah ini didukung oleh kondisi teluk ambon yang potensial dan kondisi tipologi wilayah yang terbatas dataran rendahnya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengembangan ke darat. Selain itu kepadatan penduduk dan meningkatnya angka penduduk miskin menimbulkan bertambahnya masalah sosial dan ekonomi dimasyarakat; perumahan kumuh, banjir langganan dan longsor merupakan masalah sosial yang tidak bisa dihindari. Terobosan baru pemerintah kota Ambon dengan memanfaatkan peluang alam dan lingkungan sebagai sarana potensial untuk keluar dari dilema sosial ekonomi selama ini. Penetapan Kawasan Strategis Water Front City (WFC) pada teluk kota ambon dengan dibangunnya sarana dan prasarana dalam bidang ekonomi, bisnis dan sosial menjadi salah satu kunci untuk membuka Peluang Pasar dan Investasi dan berimbas positif terhadap serapan tenaga kerja, kreatifitas usaha masyarakat yang pada gilirannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Ambon.

Keywords: Water Front City, Pertumbuhan ekonomi.

1.        PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

 Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Daerah yang berlimpah sumber daya alam tersebut bahkan menjadi incaran dan pertikaian bangsa lain yang ingin berkuasa dan meraup habis hasil bumi dan air yang berada di wilayah tersebut. Sebagai kota yang terbilang tua dengan usia  mencapai 440 tahun ini telah memberikan sumbangsi  kepada negara sejak berdirinya NKRI hingga ini. Dalam kenyataan hari ini kota ambon masih terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan. Pasca konflik sosial yang berlangsung selama tiga tahun lebih ini bahkan meluluhlantahkan pembangunan, tatanan sosial dan agama pada kota tersebut.

Lajupertumbuhanekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian dalam suatu wilayah. Dalam dua dekade terakhir pertumbuhan ekonomi kota ambon sangat fluktuatif. Pasca konflik pada tahun 1998 hingga awal 2002, ekonomi kota ambon sangat menurun drastis, kondisi ini tidak lepas dari “lumpuhnya” kawasan perdagangan di tengah kota atau Central Business District (CBD). Secara rata-rata dalam sepuluh tahun pertumbuhan ekonomi kota ambon berkisar -0,84% (1996 s/d 2005) kemudian setelah konflik berangsur pulih dan normal kembali (2006 s/d 2014) ekonomi kota ambon berangsur pulih, meskipun mencapai angka fluktuatif namun secara rata-rata pertubuhan eknomi dapat mencapai angka sebesar 6,48%. Pemerintah daerah lalu melihat stabiliasi sosialtersebut sebagai sebuah peluang dan kekuatan yang merupakanpotensi baru untuk membangun kembali kota ambon dalam semua aspek kehidupan didalamnya.

Pemerintah kota ambon dalam pengembangannya lalu memikirkan strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat agar tidak tidak terlalu lebar jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di indonesia. Dengan sumber daya potensial yang dimiliki, kota ambon berkomitmen mengembangkan wilayah laut sebagai area potensial untuk menggagas ekonomi daerah yang semakin maju.Dalam Rencana Strategis Kota Ambon 2006 – 2013,menginginkan bahwa Perencanaan Pembangunan Kotadalam kaitannya dengan Pengembangan KawasanPesisir Kota akan diarahkan menuju pada Pengembangan kawasan pesisir menuju Kota Pantai(Kota Pesisir) atau Pengembangan Ambon Water Front City (WFC).

Untuk itulah maka demi mewujudkan keinginanRencana Strategis Kota tersebut maka perludilakukan kajian-kajian dan rencana-rencana pengembangan kerah tujuan tersebut. Didalam upaya untuk merumuskan konsep perencanaan tersebut maka haruslah mengacu pada prinsip perancangan, yang mengatur tiga hal utama, yaitu: 1). Penciptaan citra atau identitas kawasan tepi air, dengan memanfaatkan berbagai karakteristik lingkungan kawasan. 2). Pembatasan intensitas di kawasan tepi air, untuk mengendalikan pembangunan dengan mempertimbangkan nilai manusia, lingkungan dan dampak pembangunan. 3). Pembatasan area di kawasan, untuk menghindari berbagai konflik kepentingan pemanfaatan lahan.

Setelah konsep dirumuskan laludiadakan usulan zonasi kawasan tepi air sesuai dengan arahan pengembangan yang didasari karakter dan tipologi kawasan. Selanjutnya dibuat skenario pengembangan pesisir kota Ambon yang didasari atas struktur dan pola pemanfaatan lahan, lingkungan strategis, peluang pengembangan ekonomi, dukungan aksesibilitas dan infrastruktur. Setelah skenario dilanjutkan dengan penyusunan rencana tata ruang, pedoman pengendalian pembangunan dan Program investasi.

Program ini telah sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah khususnya Direktur Jenderal (Dirjen) Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP. Di Indonesia terdapat 226 kabupaten/kota yang bercirikan dan berkarakteristik sama dengan kota Ambon, akan tetapi belum ada yang berinisiatif untuk mengelola potensi tersebut secara optimal selain kota Makasar.

2.        TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Landasan Teori

Carr (1992) mendefinisikan waterfront area atau kawasan tepi air sebagai area yang di batasi oleh air dari komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, yaitu kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami. Sedangkan Wrenn (1983) dalam Priatmodjo (1993) mendefinisikan waterfront development sebagai interface between land and water, yang mengartikan bahwa kata interface disini mengandung pengertian adanya kegiatan aktif yang memanfaatkan pertemuan antara daratan dan perairan. Waterfront City merupakan kota ditepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau/ secara harafiah dalam bahasa indonesia adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan. Masrul (Toree, 1989) mengemukakan bahwa untuk menentukan keberhasilan dalam pengembangan kawasan tepi air, diperlukan penonjolan karakteristik dan keunikan yang dimilikioleh daerah yang dikembangkan. Karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan non-fisik. Karakteristik fisik mencakup keadaan alam dan lingkungan, citra, akses, bangunan dan penataan lansekap sedangkan karakteristik non fisik meliputi tema pengembangan, pemanfaatan air, aktivitas penduduk, keadaan sosial budaya dan ekonomi. Berikut adalah elemen penentu keberhasilan dalam pengembangan kawasan tepi air (waterfront city).

3.        METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 1998: 51), metode pengumpulan data dengan Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158) maupun hasil penelitian dan jurnal ilmiah sebagai metode untuk memperoleh data tentang pengembangan Waterfront city.

4.    PEMBAHASAN

Beberapa kondisi kota ambon yang mendesak pemeritah kota untuk mengembangkan ruang kota agar mampu menciptakan nilai tambah dengan melihat beberapa kondisi daerah kurang mendukung untuk konsep pembangunan ke darat, adalah sebagai berikut :

 1.    Tipografi Kota Ambon

Kota Ambon yang berbukit di sekitar teluk harus dikembangkan dengan perencanaan yang baik karena kecenderungan pemukiman akan mengarah ke perbukitan. Dan apabila tidak diawasi maka bencana longsor bisa terjadi setiap tahun dan pengaruhnya juga akan terasa di laut, terutama di Teluk Ambon. Dalam disertasi Mohammad Amin Laisaba (2012), menjelaskan bahwa Luas kemiringan kota ambon didominasi oleh lereng sangat terjal sekitar 33,39%, sementara itu lereng datar hingga agak datar 0-8% meliputi luas yang kecil yaitu sebesar 15,80% dan sebagian besar telah dikembangkan untuk permukiman penduduk maupun fasilitas-fasilitas penunjang kota lainnya. Sebagian besar kota Ambon berada pada ketinggian 25-27 mdlp atau sekitar 36,39%, dan pada beberapa kawasan dengan ketinggian lahan >250 mdpl atau sekitar 3,17% yang tersebar pada pegunungan nona di kecamatan nusaniwe, pegunungan sirimau maupun pegunungan leihitu. Ketinggian lahan tersebut sebagian besar dijadikan sebagai kawasan hutan lindung dengan jenis penggunaan lahan hutan.Dengan ruang yang terbatas itulah maka sangat menjamin adanya potensi padat penduduk pada daerah kota, mengingat daerah kota merupakan wilayah dataran rendah yang yang sangat terbatas namun memiliki peran dan kapasitas yang sangat tidak terbatas yaitu sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar sehingga kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh.

 2.    Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

a.    Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya yaitu dengan batasan yang telah ditentukan, jika melebihi batas tersebut menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Hal ini dapat kita lihat salah satunya di kota Ambon dengan laju pertumbuhan penduduknya yang meningkat pesat akan menunjang kepadatan penduduk diwilayah tersebut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

di Kota Ambon dan Proyeksi hingga 2017

  

                                  Sumber : BAPPEKOT, 2012

Dalam Buku Putih Sanitasi Kota Ambon 2012, Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2011, berdasarkan data BPS Kota Ambon berjumlah 340.428 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk meningkat sebesar 2,77 persen. Penduduk tahun 2011, terdistribusi pada kecamatan Sirimau sebanyak 143.943 jiwa (42,28%) dengan kepadatan 1.658 jiwa/km2, kecamatan Nusaniwe sebanyak 92.355 jiwa (17,13%) dengan kepadatan 1.045 jiwa/km², kecamatan Teluk Ambon Baguala sebanyak 54.953 jiwa (16,14%) dengan kepadatan 1.370,05 jiwa/km²,kecamatan teluk Ambon sebanyak 39.516 jiwa (11,61%) dengan kepadatan 421 jiwa/km²,dan kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 9.661jiwa (2,84%) Dengan kepadatan 191 jiwa/km² Kepadatan penduduk di Kota Ambon tahun 2011adalah 947 jiwa/km². Mengacu kepada jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2011, dengan rata-rata pertumbuhan selama 6 tahun belakangan (tahun 2006-2011)yang sebesar 5,4%, maka diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan penduduk Kota Ambon pada tahun tahun 2007 akan mencapai 388.862. orang, atau 1.082.jiwa/ km².

Menurut Daniel Pelasula, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon bahwa kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, (19/10/2015) mengatakan bahwa, daya dukung sangat tergantung dari desain pembangunan kota. Misalnya, bila wilayah kota sudah mengalami kepadatan, pemerintah harus memikirkan alternatif lain bagi warga untuk membangun pemukiman karena Daya dukung kota Ambon mulai menurun. Pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepadatan penduduk menjadi penyebab utama.

b.   Penduduk Miskin

Penduduk miskin Kota Ambon berdasarkan data BPS tahun 2012 berjumlah 3.701Kepala Keluarga (KK) atau 24.816 jiwa yang tersebar di semua kecamatan. Penduduk miskin terbanyak tersebar di Kecamatan Sirimau sejumlah 1.181 KK (31,91%) atau 7.748 jiwa (32,03%); dan di Kecamatan Nusaniwe sejumlah sejumlah 1.143 KK (30,88%) atau 7.793 jiwa (31,40%). Gambaran selengkapnya tentang penduduk miskin di Kota Ambon adalah pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Perkembangan Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2009-2013

            Sumber : BPS Kota Ambon

Data tabel 2 menjelaskan bahwa adanya sejalan dengan proyeksi pada tabel 1 meskipun angka kemiskinan yang berbeda namun proyeksi dan kondisi riil menunjukan adanya penurunan signifikan, kondisi ini didukung pulaoleh pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat.

c.    Pengunaan Lahan

Penggunaan lahan di kota ambon semakin terbatas akibat lahan kota yang berbukit dan tidak memungkinkan untuk dibuat permukiman baru. Penduduk kota ambon kemudian mencari tempat bermukim di pinggiran pantai. Demikian halnya para pendatang (suku buton, bugis, makasar, jawa dll) dengan tujuan berdagang lebih memilih wilayah pantai sebagai tempat bermukim.

d.   Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh di Kota Ambon terpusat pada permukiman-permukiman padat yang umumnya di perkotaan, dan beberapa terdapat pula di perdesaan. Berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 1653 Tahun 2010, kawasan kumuh di Kota Ambon terdapat di Kecamatan Nusaniwe yaitu beberapa kawasan di Kelurahan Waihaong, Kelurahan Silale, Kelurahan Wainitu, Kelurahan Kudamati (bantaran Air Putri, dan Kelurahan Benteng (pantai); di Kecamatan Sirimau yaitu beberapa kawasan di Desa Batu Merah, Keluarahan Rijali, Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Karang Panjang, Kelurahan Pandan Kasturi, dan Kelurahan Batu Meja; dan di Kecamatan Teluk Ambon yaitu beberapa kawasan di Desa Laha, dan Desa Tawiri.Dalam data Bappeda Provinsi Maluku tahun 2014, dari sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kota ambon menempati posisi nomor urut satu wilayah permukiman kumuh.

Dari data presentasi yang disampaikan Bappeda Provinsi Maluku dalam Lokkarya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) yang digelar Kementrian Pekerjaan Umum Kamis (17/09), pekan lalu, di Ambon. Kota Ambon tercatat memiliki 15 titik wilayah kumuh dengan luas wilayah kumuh di kota ini seluas 102,64 hektar. (dikutip ambonnews.co)

 e.    Banjir Langganan 

          Pada Wilayah-wilayah DAS tersebut, saat ini telah mengalami penurunan fungsi, melalui Area Penggunaan Lain untuk budidaya, khususnya permukiman, jalan, atau kebun campuran. Sebagai gambaran, untuk Wilayah DAS Wae Batu Merah, APL mencapai 4.021,20 Ha atau 50,64%. Hal ini telah memberikan dampak pada penurunan debit air baku pada sungai-sungai utama. Salah satu masalah adalah terjadinya banjir musiman setiap tahunnya, sistem pembuangan sampah dan limbah rumah tangga dan industri yang tidak dapat dikontrol dengan baik menjadi musibah setiap tahun bahkan menelan korban pada wilayah-wilayah banjir tersebut.Menurut data yang dihimpun BNPB (www.rmol.co), jumlah pengungsi secara keseluruhan di Kota Ambon yang mengalami banjir maupun tanah lonsor sejak April hingga Mei 2011 berjumlah 324 KK yang terdiri dari 110 korban banjir dan 224 lainnya akibat tanah longsor. Pada tahun 2012, korban meninggal tersebut tersebar di BTN Kanawa dan Desa Passo masing-masing empat orang, dan dua orang di Desa Negeri Lama. Korban yang menderita luka-luka dilaporkan sebanyak lima orang.Pada tahun 2013 Bencana banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan fisik yakni 236 unit rumah rusak berat, 238 rumah rusak sedang, dan 1.569 rumah rusak ringan. Sementara 126 unit rumah lainnya terancam longsor. Puluhan infrastruktur dan bangunan umum juga rusak. Rumah terendam sebaganyak 7.203 unit. Sedikitnya, 1.752 kepala keluarga atau 6.179 jiwa terpaksa mengungsi di 18 lokasi aman.

3.   Penetapan Kawasan Strategis

Luas Kota Ambon 359,45 km²dengan luas kawasan terbangun sebesar 32,4 km2 atau 8,6% (berdasarkan Rencana Persediaan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Buku II BPN Propinsi Maluku 1996). Namun demikian sebagian besar wilayah kota ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kawasan terbangun karena salah satu kendalanya adalah topografi kawasan yang tidak memungkinkan sebagaimana disampaikan diatas. Menurut Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Ambon kebijaksanaan perluasan fisik kegiatan perkotaan diarahkan ke wilayah yang belum terbangun, hal ini dimaksudkan agar perkembangan bisa merata diseluruh bagian wilayah kota. Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara umum adalah kearah Timur.

Konsep WFC yang akan dikembangkan oleh Pemkot Ambon merupakan sebuah program pemberdayaaan kawasan Teluk Ambon sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.

Guna mendukung pengembangan konsep WFC ini, maka Rencana Strategi Pengolahan pesisir kota, rencana zonasi pesisir Pulau Ambon dan sistem pengolahan limbah cair. Program pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat ekonomi juga akan berdampak menjadikan Kota Ambon sebagai kota jasa pelayanan pariwisata bahari di Maluku.

Gambar : Peta Water Front City Kota Ambon

Sumber : Pieter Th, Berhitu Yana, kajian kelayakan pengembangan kawasan pesisirKota ambon sebagai kota pantai(ambon Water Front City : 2006)

Didalam Hasil analisis dan Kajian Pengembangan Kota Ambon Sebagai Kota Pantai dapat direalisasi apabila dalam pengembangannya harus menjaga kawasan berfungsi lindung, a).Mengamankan / tidak mengganggu kawasan instalasi strategis b).Memanfaatkan potensi keberagaman untuk menunjang pengembangan pesisir sebagai : Kawasan jasa dan perdagangan,. Kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan dan transportasi laut, kawasan pelayanan dan aksesibilitas. c).Menyeimbangkanpembangunan sektor modern – tradisional, denganmelestarikan budaya local, d). Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam penyelesaian pembangunan fisik. e).Menyiapkan jalur-jalur evakuasi dalam kondisibahaya bencana alam (tsunami, gelombang pasang).Pemetaan ini dibagi dalam segmen I hingga IX merupakan skenario pengembangan kota ambon mulai dari kawasan nusaniwe hingga kawasan poka rumah tiga. Pengembangan kawasan masing-masing segmen dibangun sesuai kondisi dan potensi kawasan tersebut dengan mengembangkan dan pembangunan villa, hotel resort, restoran apatemen dan Hotel, prasarana Penunjang Pelabuhan,  PPI, kawasan pengembangan realestate wisata Pantai dan realestate serta prasarana dan sarana pendidikan.Dalam pengembangannya partisipasi pemkot dalam lima tahun terakhir telah menampakan hasil yang positif berupa intervensi APBD/N maupun investasi pihak ketiga. Investasi yang berihak kepada masyarakat bukan hanya menjadikan masyarakat kota ambon sebagai warga konsumtif namun menggiring masyarakat untukmampu meningkatkan perekonomian melalui UMKM.

a.         Peluang Pasar dan Investasi

Sektorunggulanadalahsektoryangmemilikinilaitambahdanproduksiyangbesar,memilikimultipliereffect yang besar terhadap perekonomian lain serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Dalam perkembangan kota Ambon sektor jasa ‐ jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor pertanian sebagai salah satu sektor primer masih memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan PDRB kota Ambon;Secara khusus, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai tahun 2011, Kontribusi terbesar Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Yang menyumbang sebesar 24,49% Diikuti oleh sektor bangunan sebesar 15,9%, Dan jasa sebesar 10,8%. Dalam Rencana Strategis Kota Ambon 2006–2013, menginginkan bahwa Perencanaan Pembangunan kota dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan pesisir kota akan diarahkan menuju pada Pengembangan Kawasan pesisir menuju Kota Pantai (Kota Pesisir) dengan melihat berbagai peluang antara lain dalam pembangunan kota pantai perlu diperhatikan dua hal penting yaitu : 1). fungsi dari hirarki kota, pola prasarana kawasan yang meliputitransportasi, prasarana distribusi yang mengacu pada kondisi geografis wilayah. 2). pemanfaatan potensi sumberdaya alamnya: baik sumberdaya alam yang dapat pulih maupun sumberdaya alam yang tidak dapat pulih kedua hal ini dikelola secara berkesinambungan. Pengelolaan Sumberdaya maritim, agar tetap sustainable, maka dalam sistem pengembangannya diupayakan memperhitungkan kearifan masyarakat lokal. Hal ini diupayakan agar tidak terdapat kesenjangan antara penduduk asli dangan para pendatang yang akan mendiami wilayah kota pantai. Adapun yang diharapkan dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat, Agar para investor dapat bekerjasama dalam rencana pembangunan waterfront city dengan dukungan komponen‐Komponen lain seperti jasa hotel, resort, mall, dan lain ‐lain yang dapat meningkatkan PDRB Kota Ambon. Dalam hal ini diharapkan adanya konsep penataan ruang Kota Ambon Setelah melalui suatu kajian layak tidaknya Ambon menjadi Waterfront City.

-       Tempat Hiburanberkudaseluas4 Ha;

-       Padang rumput2,8 ha ;

-       Hotel4,5 Ha;

-       Spa1 Ha;

-       Pusat Kebugarandanolahragaseluas1,5ha;

-       Residen/villaSeluas 21,1 ha;

-       Area Komersil seluas 1ha;

Bangunan Prasarana (perumahan karyawan, water treatment plan,administration office,dan power house) dan jalur hijau (jalur berkuda, kereta kuda, dan jalan kaki). Adapun Pembangunan yang akan dilakukan dengan investor sendiri yakni berupa infrastruktur berupa jalan, saluran, listrik,air, telepon, taman, danau, lahan tempat berkuda, pusat kebugaran dan olahraga, villa, dan area komersil. Sementara Lahan yang direncanakan dibangun oleh pihak investor luar yakni pembangunan hotel dan pembangunan spa. Segmentasi pasar yang akan dituju dalam memasarkan resort dan hotel ini selain pengunjung/Wisatawan lokal, yang diharapkan juga wisatawan dari luar negeri.

Investasi di Kota Ambon tahun 2014, meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

a). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai tahun 2014, di Kota Ambon terdapat 9 usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak pada 6 bidang usaha,dengan nilai investasi sebesar Rp134,650.000.000,00 milyar lebih serta menyerap 312 tenaga kerja Indonesia :

 Tabel Proyek PMDN di Kota AmbonMenurut Bidang Usaha  (Juta Rupiah) Tahun 2014

 

Sumber: Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, Setkot Ambon, 2015.

b). Penanaman Modal Asing (PMA)

Sampai tahun 2014, di Kota Ambon terdapat 17 usaha Penanaman Modal Asing yang bergerak pada 6 bidang usaha, dengan nilai investasi sebesar US$ 2.691.280,00 dan menyerap 2.385 tenaga kerja Indonesia dan 52 tenaga kerja asing.

Tabel Proyek PMA di Kota Ambon

Menurut Bidang Usaha (US$ 000) Tahun 2014

Sumber: Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, Setkot Ambon, 2015

Gambar : contoh investasi ekonomi dan publik

 sumber : disadur dari berbagai sumber

b.   Serapan Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Dengan kata lain TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Gambar Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

 

 Sumber : BPS Maluku 2014 (diolah)

Grafik diatas menjelaskan bahwa dengan tahun dasar 2000 tingkat partisipasi angkatan kerja selama tahun 2001-2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Secara rata-rata mengalami perkembangan sebesar 58% selama empat belas tahun terakhir. WFC kota Ambon telah berjalan pada beberapa tahun terakhir ini dan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Namun pembangunan dan pelaksanaan dunia usaha yang belum signifikan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja di kota Ambon. Sebagaimana Rencana Strategis Kota Ambon yang menginginkan pengembangan kawasan pesisir menuju Water frontCity, maka perlu dialokasikan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari intervensi APBD/N ataupun investor. Sekitar 80 persen investasi untuk WFC Ambon berasal dari pihak swasta, bukan pemerintah, pemerintah hanya menyediakan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan boulevard di sepanjang pesisir.

Pembangunan sarana jelajah hutan bakau dan cafe-cafe buat para wisatawan dengan nilai investasi sebesar Rp 5,1 miliar. Kawasan wisata Air Salobar yang saat menjadi tempat piknik alternatif bagi warga kota Ambon akan ditata menjadi lokasi wisata modern dengan pedestarian, kios dan wisata kuliner dengan nilai investasi mencapai Rp 10,2 miliar. Kawasan Pantai Mardika juga akan ditata dengan jalur hijau, pedestarian, ruang publik dan restoran atau cafe terapung dengan investasi Rp 5,1 miliar, sedangkan kawasan Hatiwe Kecil akan ditata dengan konsep yang sama, tetapi dipaketkan dengan pembangunan Pasar "Ole-Ole" dan total nilai investasinya direncanakan mencapai Rp 53,2 miliar. Sebagaimana dikutip dalam kompasiana.com apabila paket kegiatan dan anggaran pemerintah dan investor dilaksanakan secara signifikan maka terbuka kesempatan kerja bagi 200 ribu orang sebagai tenaga profesional di restoran, cafe tempat diving, sekolah diving dan lain-lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang tidak ada lagi warga Kota Ambon yang menganggur. Artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dimana kontribusi jasa usaha bukan hanya pada bidang-bidang tertentu namun pada semua aspek jasa kiranya mampu memberikan kontribusi signifikan yang pada gilirannya dapat menekan derajat kemiskinan dan ketimpangan daerah melalui pendapatan perkapita masyarakat yang semakin membaik dari tahun ketahun.

c.    Tabungan dan Kredit

Upaya pemerintah kota untuk melakukan pemerataan tenaga kerja tidak sebatas pada keterlibatan masyarakat dalam berbagai program WFC secara langsung. Mendorong masyarakat mendukung program WFC melalui UMKM yang berorientasi ekonomi kreatif dan kepariwisataan merupakan sebuah strategi yang signifikan. Sebagaimana disampaikan oleh Richard wali kota ambon bahwa melalui program KUR yang ditetapkan pemerintah hendaknya dimanfaatkan masyarakat terutama yang memiliki usaha kecil menengah. Pemerintah telah menetapkan suku bunga KUR sebesar 9% sejak 4 Januari 2016, dari sebelumnya 12 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Selain itu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro untuk membantu pelaku usaha danmasyarakat kecil menengah juga dibentuk oleh pemerintah kota yang bertujuan memberikan akses kepada pelaku usaha kategori mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat dapat memenuhi kebutuhan modal. Jumlah penabung dan nilai nominal tabungan di Kota Ambon dalam 5 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Ambon tahun 2014 per bulan  Nopember 2014) posisi simpanan masyarakat pada bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Ambon mencapai Rp.6,78 Triliun, atau meningkat Rp.3.730 Milyar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.6,38 Triliun dan tersimpan pada 433.949 rekening satuan.

Tabel. Perkembangan Posisi Simpanan Masyarakat

Pada Bank Umum dan BPR di Kota Ambon, Tahun 2010-2014

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov. Maluku, Bank Indonsia, 2014. *) angka sementara

Posisi simpanan masyarakat ini terdiri dari Giro sebesar Rp.916.384 Milyar (13,52%); Simpanan Berjangka sebesar Rp.2,49 Triliun (36,82%); dan Tabungan sebesar Rp.3,36 Triliun (49,66%).

Tabel : perkembangan Pinjaman Masyarakatpada bank umum dan BPR di kota Ambon Tahun 2010-2014

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Prov. Maluku, Bank Indonsia, 2014. 

*) angka sementara

Penyaluran kredit selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan mendominasi adalah penyaluran kredit untuk modal usaha karena jika dibandingkan antara modal kerja dan investasi maka setiap tahun lebih besar dari kegiatan konsumsi masyarakat. Kondisi ini sangat didorong oleh pembinaan pemkot dan semua pihak untuk menunjang masyrakat berpikir secara ekonomis. UMKM perlu dikembangkan dengan adanya kebijakan WFC tersebut yaitu peluang berusaha masyarakat semakin mudah dengan pangsa pasar dan konsumen yang menjanjikan.

d.   Pendapatan Perkapita

Data PDRB menunjukan perkembangan pendapatan regional kota Ambon sangat berfariatif. Lemahnya ekonomi regional diawali dengan konflik sosial yang melanda kota ambon dan provinsi Maluku pada umumnya mengakibatkan ekonomi kota ini menurun drastis. Ekonomi kota Ambon berjalan dalam kondisi minus pada 1998 hingga 2002 yaitu kondisi terparah dialami kota ambon pada tahun 1999 anjlok hingga minus 27,4%. Sebagaimana renstra kota ambon untuk mengembangkan tata ruang kota sebagai model WTC, maka pemulihan konflik menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjanganpembangunan daerah. Pada tahun 2006 pemerintah kota Ambon mulai menggalangkanpembangunan yang berbasis pada wilayah pesisir yaitu teluk ambon. Alhasil pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dapat kembali pulih meskipun perlu adanya upaya ekstra untuk mengejar ketertinggalan daerah. Kebijakan WFC oleh pemerintah kota Ambon pada tahun 2006 silam secara bertahap dapat memberikan kontribusi siknifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan investasi pihak swasta dalam bentuk pusat-pusat pembelanjaan (super dan hiper mall, mini dan supermarket), hotel bintang 4 dan 5 (Aston Hotel, Swiss-bell hotel dll), reklamasi pantai untuk pembangunan restoran, pusat pembelanjaan dan kulinier, pengembangan berbagai taman kota, tempat rekreasi (natsepa, pintu kota dll), aksesibilitas jalan yang memadai, jembatan merah putih, pembangunan rumahsakit internasional siloam dan lain sebagainya.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan EkonomiKota Ambon

 

Sumber : BPS Kota Ambon (diolah)

Mengacu kepada pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan 2000), maka pertumbuhan ekonomi Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir.Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2012, sebesar 8%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012, sangat dipengaruhi oleh terlaksananya event-event nasional di Kota Ambon, seperti MTQ Tingkat Nasional, dan Pesparawi Mahasiswa Tingkat Nasional, yang mendorong masuknya investasi Pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana; serta berkembangnya sector perdagangan, hotel dan restoran; dan sector pertanian untuk mensukseskan penyelenggaraan ini. Pada tahun 2013, ekonomi Kota Ambon tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun lebih lambat dari pada tahun 2012, yaitu sebesar 5,20%. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 melambat dari tahun sebelumnya, namun semua sektor dan sub sektor tetap mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun melambat dari tahun 2012. Sektor Jasa-Jasa yang merupakan sektor basis mengalami pelambatan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 4,32% akibat melambatnya pertumbuhan sub sector Pemerintahan Umum dan Pertahanan sebesar 4,46% dari tahun 2012 yang sebesar 9,75%. Pelambatan pertumbuhan sektor basis ini,memberikan dampak ikutan pada pertumbuhan sector-sektor unggulan lainnya seperti Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran melambat menjadi 6,57% dari 9,88% pada tahun 2012; Sektor Pertanian melambat menjadi 3,92% dari 9,00% pada tahun 2012; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi melambat menjadi 6,03% dari 7,86% pada tahun 2012. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Kota Ambon tahun 2013 mengalami pelambatan dibandingkan tahun 2012, namun sector Sektor Bangunan/ Kontruksi mengalami peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar 9,26% pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 7,74%. Hal ini disebabkan berkembangnya aktivitas bangunan/konstruksi, baik itu skala kecil maupun skala besar seperti pembangunan Jembatan Merah Putih. Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 5,96% artinya ada enurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 namun disatu sisi pengeluaran pemerintah untuk investasi bukanlah sesuatu yang sia-sia karena hasil dari investasi pada tahun 2014 akan berpengaruh mengkatkan pertumbuhan ekonomi kota ambon dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Flowchart Konsep Pikir

 

 5. PENUTUP

5.1              Kesimpulan

Sesuai rencana Dalam Rencana Strategis Kota Ambon 2006 – 2013, diarahkan menuju pada Pengembangan kawasan pesisir atau Pengembangan Ambon Water Front City (WFC). Kebijakan ini didukung oleh kondisi teluk ambon yang potensial dan kondisi tipologi wilayah yang terbatas dataran rendahnya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengembangan ke darat. Selain itu kepadatan penduduk, menimbulkan bertambahnya penduduk miskin, perumahan kumuh banjir langganan dan longsor merupakan sebagian masalah sosial yang terjadi di kota ambon. Dengan demikian pemerintah kota perlu melakukan terobosan dengan memanfaatkan peluang alam dan lingkungan sebagai sarana potensial untuk keluar dari dilema sosial ekonomi selama ini. Penetapan Kawasan Strategis melalui Water Front City (WFC) dengan dibangunnya sarana dan prasarana dalam bidang ekonomi, bisnis dan sosial menjadi salah satu kunci membuka Peluang Pasar dan Investasi dan akan berimbas positif terhadap Serapan Tenaga Kerja. Melalui serapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang secara akumulasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

Buku Teks

-       Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.

-       bps.go.id

-       Carr, Stephen, 1992, Public Space,Cambridge Uniersity Press, Cambridge,

-       Kota Ambon ,2001, Rencana Strategis Kota Ambon Tahun 2006 – 2012

-       Kuncoro, Mudrajad. 2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga

-               -----------, Mudrajad (2011) Perencanaan Daerah, penerbit salemba empat, Jakarta;

-               -----------, Mudrajad (2015) Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi, penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta

-       Pieter Th Berhitu*, Yana Matakupan (2010) Jurnal Teknologi Kajian Kelayakan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ambon Sebagai Kota Pantai (Ambon Water Front City)

-               Tarigan, Robinson. 2000. Ekonomi Regional(Teori dan Aplikasi).

-       Budihardjo, Eko. 1997. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Alumni.12.

-       Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Pramita.

Data browsing internet /website

-         - ambon.go.id/data/2016/RKPD/202016.pdf

-      -Arifin, Hadi Susilo Revitalisasi Potensi Lingkungan-Ekonomi-Sosial Budaya Dalam Mewujudkan “Sustainable Water Front City” Di Kota Cirebon, Makalah untuk Prosiding Workshop dan Aksi Pembangunan Ekonomi Kota Cirebon Berwawasan Lingkungan, 1-2 Februari,2010

-      - kompasiana.com/arfindacandra/perencanaan-dan-pengembangan-pesisir-ambon-berbasis-water-front-city nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.ambon rmol.co/Data-Terakhir-Korban-Tewas-Banjir-dan-Longsor-di-Ambon satumaluku.com/2016/05/06/jumlah-angkatan-kerja-di-maluku-bertambah-pengangguran-juga-bertambah/ tribun-maluku.com/2014/03/wali-kota-apresiasi-pembangunan-rumah.html